BOGOR – Mangkraknya proyek pembangunan yang kerap terjadi setiap tahunnya menjadi catatan bahwa penindakan sanksi terhadap pengusaha kontraktor yang nakal tidak berjalan, dan ini menjadi preseden buruk bagi Kabupaten Bogor, yang menjadi surganya pengusaha-pengusaha nakal, menambah benang kusut kegagalan Pemerintah Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten termaju di Indonesia dan berdampak pada besarnya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) di Kabupaten Bogor.
Hal tersebut diungkapkan oleh.Achmad Fauzi Frum Bhayangkara Indonesia “Ketidaktegasan pemerintah menjadi tanda tanya, ada apa dan kenapa? Seharusnya Bupati Bogor, Nurhayanti, bisa bertindak tegas, mem-blacklist para pengusaha yang bermasalah agar nanti bisa menjadi pembelajaran kepada para pengusaha lainnya
Menurut Fauzi, unsur pendukung pembangunan yaitu unsur pengusaha harus menjadi catatan yang harus dievaluasi, jangan sampai semua kegagalan program pembangunan tersebut dikarenakan ada campur tangan para pengusaha kapitalis, buah dari “kolaborasi
“Banyaknya terlontar jual beli proyek, mungkin salah satu yang erat kaitannya, lemahnya pengawasan dari para wakil rakyat pun iakut menyempurnakan kolaborasi jahat tersebut,” lanjutnya.
Salah satu nya proyek peningkatan jalan di ruas Tenjolaya Gunung malang, proyek yang di danai senilai Rp 1.174.367.000,00 inipun pekerjaan yang seharus nya selsai 22 Juli 2018..sampai berita ini di turunkan baru selsai berkisar 10 persen
Proyek yang hasil lelang nya di menangkan oleh CV. Reflia Fasya di duga pelaksanaan nya di jual belikan,, penyebab mangkraknya pembangunan karena adanya jual beli proyek, sehingga berimplikasi pada kualitas bangunan tersebut. “Terkait ketegasan sanksi denda, PPK harus memastikan dendanya agar masuk ke kasda bagi para pengusaha yang pekerjaannya molor,” tukasnya
