Pemdes Cicadas Bagikan BLT DD Yang Ke X Kepada 196 KPM

 

CIAMPEA – Pemerintah Desa Cicadas membagikan Bantuan Langsung Tunai kepada 196 KPM, bersumber dari Dana Desa (BLT DD) tahun 2021 kepada masyarakat yang terdampak oleh Covid 19, 

Acara tersebut berlangsung di aula Desa dan menerapkan protokol kesehatan, turut pula di hadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, Kepala Dusun, Pendamping Desa, Babinsa, Bhabinkantibmas serta seluruh Masyarakat penerima manfaat, Rabu (27/10/2021.

Menurut H.Ujang Yani  (Kepala Desa) “alhamdulillah kami selaku Pemerintah Desa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai dari Dana Desa (BLT DD) Tahun anggaran 2021, semoga masyarakat Desa Cicadas  bisa terus konsisten untuk memvaksinasi diri yang di selenggarakan di desa maupun di Puskesmassegera selesai, terkhusus masyarakat yang mendapatkan bantuan dari Dana Desa” tuturnya.

Menurut Perwakilan Warga “kami selaku masyarakat mengucapkan terimakasih banyak kepada pemerintah desa yang telah menyalurkan BLT DD kepada kami, ini akan sangat bermanfaat untuk kami yang saat ini terdampak oleh Covid 19, kami juga akan patuh terhadap protokol kesehatan agar Covid ini tidak menyebar di Desa kami tercinta” tuturnya.

Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT DD) tahun 2021 merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, dengan adanya bantuan ini masyarakat yang terdampak dalam ekonomi bisa teringankan dan terbantu untuk menutupi kebutuhan sehari-hari, dan berbagi upaya telah pemerintah lakukan agar wabah ini bisa segera selesai dan semua masyarakat bisa hidup seperti biasa kembali.

Pewarta : Eful Jale

Editor : Kasdi Botak

Antisipasi Musim Penghujan Dinas PUPR Kabupaten Bogor Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi PERES

LEUWISADENG= Dinas Pekerjaan Umum dan Pena­taan Ruang (PUPR) Kabupa­ten Bogor, melalui Unit Pelaksana Teknis (UPT) Infrastruktur Irigasi Wilayah IV Leuwiliang , tengah menggenjot pembangunan infrastruktur di sembilan wilayah kecama­tan di Kabupaten Bogor.

Salah satunya pembangunan Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi PERES wilayah desa Kalong 1 kecamatan Leuwisaden berbatasan dgn desa Batutulis kecamatan Nanggung kabupaten Bogor, Pembangunan bendung ini pagu anggarannya senilai Rp 1.270.330.000,- (satu milyar dua ratus tujuh puluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)

Pembangun dilaksanakan oleh CV. Berkah Mitra Mandiri, saat ini sudah mencapai 15 persen terang Pahrudin kepada awak media, Senin (25/10/21), Insha Alloh kami bisa menyelsaikan tepat waktu, agar fungsi Irigasi ini secepatnya dapat dimanfaatkan oleh masyarakat petani Kecamatan Nanggung dan Leuwisadeng

Sementara Bisma Consultan pengawas dari  CV. Angelia Oerip Mandiri menerangkan, kami selalu dampingi sekaligus menjelaskan, agar pembangunan Rehabilitasi Fungsi Jaringan Irigasi PERES, sesuai dengan speck baik RAB maupun Shop Drawing nya agar pembangun tahan lama sekaligus Antisipasi Musim Penghujan " pungkas Bisma

Sidik usia 61 Warga kampung panjaungan RT 01/05 saat d minta keterangan d lapangan Senin 25 Oktober 2021 menuturkan dgn adanya pembangunan proyek bendungan memang ini sangat bermanfaat pada warga sekitar misalkan yg tadinya tidak ada tempat pennyucian sekarang ada dan irigasi utk pertanian pun mendatang akan bermanfaat untuk para petani 

 

Pewarta : Aleks

Editor : Aki Kasdi Botak

KPK Kembali Menyelenggarakan PAKU Integritas

JAKARTA=KPK kembali menyelenggarakan kegiatan Penguatan Antikorupsi Penyelenggara Negara Berintegritas (PAKU Integritas) untuk para Penyelenggara Negara (PN) di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Baru-baru ini

PAKU Integritas adalah salah satu upaya pencegahan korupsi melalui pendidikan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan antikorupsi di kementerian/lembaga. PAKU Integritas berisi pembekalan dan diskusi upaya inisiatif strategis, capaian, tantangan, dan kendala yang dihadapi dalam pemberantasan korupsi serta upaya pembangunan sistem dan Integritas. Selain itu juga disisipkan materi pencegahan korupsi berbasis keluarga.

Pada kegiatan ini, dilakukan juga penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK dan Kementan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang pertanian. Kerja sama tersebut meliputi penerapan dan peningkatan kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN); pengembangan Program Pengendalian Gratifikasi; penerapan whistleblowing system; dan pengembangan budaya integritas.

Kementan turut berkontribusi dalam Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK). Ada lima (5) output yang sudah dicapai dari total 11 output dengan persentase capaian 37,81 % pada triwulan 2 di tahun 2021. Output yang sudah dicapai Kementan diantaranya termanfaatkannya data kependudukan untuk pendataan dan penyaluran program penanganan covid 19 dan Percepatan Pemulihan Ekonomi Nasional. (sumber @official.kpk)

disalin Kasdi Weno

KEJATI JABAR TINGKATKAN STATUS DUGAAN TIPIKOR PENGELUARAN DELEVERY ORDER GULA

BANDUNG= Tim Penyelidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat telah meningkatkan status penyelidikan terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengeluaran Delivery Order (DO) gula antara PT PG Rajawali II dengan PT Mentari Agung Jaya Usaha pada Tahun 2020 ke tingkat penyidikan.

Penyidikan tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Nomor: Print-1084/M.2.1/Fd.1/10/2021 tanggal 21 Oktober 2021.

Modus operandinya yakni sekitar bulan November s.d Desember 2020, telah terjadi dugaan penyimpangan dalam pengeluaran Delivery Order Gula di PT PG Rajawali II. PT PG Rajawali II sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) yang bergerak di bidang agroindustri khususnya industri gula yang berlokasi di Cirebon.

Dalam pengeluaran Delivery Order Gula tersebut dilakukan tanpa memperhatikan prinsip good corporate governance (Keputusan Direksi PT PG Rajawali II tentang mekanisme penjualan gula dan beberapa ketentuan SOP lainnya) antara PT PG Rajawali II dengan PT Mentari Agung Jaya Usaha dengan cara PT Mentari Agung Jaya Usaha yang mengetahui dana tidak tersedia , kemudian mengeluarkan 3 (tiga) lembar cek kosong sebagai penyetoran pembayaran gula dan tanpa dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh PT PG. Rajawali II. Kemudian PT PG. Rajawali II menerbitkan Delivery Order gula yang berakibat keluarnya gula sebanyak 5.000 ton, sehingga diperkirakan Negara dirugikan kurang lebih sebesar Rp 50 milyar. (sumber@kejati_jabar)

disalin, Kasdi Weno

Kabupaten Bogor Terbitkan Buku Emanberani

CIBINONG - Sekretariat DPRD Kabupaten Bogor menerbitkan e-book Pedoman Pembentukan Perda Inisiatif (Emanberani). Inovasi ini diharapkan bisa menjadi terobosan baru untuk memudahkan anggota dewan memahami tahapan pembentukan peraturan daerah dari hak inisiatif DPRD.

Kepala Bagian (Kabag) Perundang-undangan dan Persidangan DPRD Kabupaten Bogor, Yunita Mustika Putri mengatakan, penulisan buku tersebut didasari kebutuhan bagi anggota DPRD saat ingin membentuk Perda inisiatif DPRD. "Dalam penyusunan Perda ada yang diusulkan ekskutif dan ada juga melalui hak inisiatif DPRD. Nah ketika ingin mengajukan Perda inisiatif DPRD ada hal-hal yang harus dipenuhi, jadi buku ini bisa menjadi pedoman," ujar Yunita.

Selain itu, lanjutnya, masa bakti DPRD yang dibatasi hanya lima tahun dalam satu periode menjadi kendala tersendiri bagi kesekretariatan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi anggota dewan.

Buku ini, kata Yunita, bisa diakses melalui internet. Dengan demikian, anggota Dewan yang ingin mengusulkan Perda inisiatif bisa dengan mudah mendowload tersebut untuk mempelajari tahapan yang harus ditempuh. "Intinya dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kehadiran buku ini diharapkan bisa memudahkan anggota dewan dalam menjalankan fungsi legislasi," kata dia.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto mengapresiasi inovasi Kabag Perundang-undangan dan Persidangan untuk memfasilitasi tugas dan fungsi anggota Dewan. "Buku pedoman pembentukan Perda inisiatif yang ditulis Ibu Yunita Mustika Putri ini sangat membantu anggota DPRD di seluruh Indonesia, khususnya untuk DPRD Kabupaten Bogor," katanya.

Ketua Asosiasi DPRD Kabupaten Bogor SeIuruh ndonesias (ADKASI) Jawa Barat tersebut menegaskan, salah satu fungsi lembaga DPRD adalah bersama dengan Pemerintah Daerah untuk membentuk Peraturan Daerah. Untuk itu, DPRD perlu memedomani aturan serta mekanisme yang berlaku saat ingin membentuk Perda inisiatif DPRD. "Ini terobosan baru, buku ini bisa di download di internet jadi bisa dimiliki oleh seluruh anggota DPRD se Indonesia, dan juga bisa diakses oleh masyakat umum," katanya.(sumber@dprdkab Bogor)

disalin : Kasdi Weno

RAKER KARANG TARUNA PEMUDA MULYA, DESA GUNUNG MULYA KECAMATAN TENJOLAYA

TENJOLAYA= Pasca Upgrading pengurus masa bakti 2021-2024, bulan lalu Karang Taruna Pemuda Mulya desa Gunungmulya  menggelar rapat kerja (Raker) , Bertempat di Villa Jamirah Sabtu ( 23/10/221)

Raker ini mengusung tema “Dengan semangat tanggung jawab sosial pemuda mari mulai pembangunan masyarakat Gunungmulya yang beradab dan beretika”.

Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Desa Gunungmuya Abdul Kohar. dalam sambutannya “Kita sebagai pemuda harus punya prinsip untuk membangun. Pemuda sebagai makhluk sosial harus memikirkan apa yg harus diberikan kepada bangsa khusus daerah yang kita cintai, dan tema rapat kerja yang kalian angkat itu merupakan harapan dan sesuai dengan nilai-nilai kultural masyarakat desa Gunungmulya,

Ketua Karang Taruna Firman dalam sambutannya mengatakan, rapat kerja dan peningkatan kapasitas pengurus, penting dilakukan, supaya mereka mengerti fungsi dan tugas karang taruna.

Proses berjalannya rapat yang sesuai dengan apa yang diharapkan, Teman-teman dikepengurusan karang taruna, berarti kita harus bisa dan sanggup untuk mengabdikan diri serta akan lebih banyak bersosialisasi dan menyerap lansung aspirasi masyarakat. tentunya kami sangat butuh pencerahan dan pengarahan kepada bapak camat, bapak Dewan dan bapak kades yang hadir" terang pemuda alumus Gontor ini

Camat Tenjolaya Farid Ma'ruf menyampaikan bahwa anggaran untuk pembinaan Karang Taruna dibebankan kepada anggaran pemdes. Sehingga kewajiban kecamatan pada dasarnya hanya membina. Karang Taruna adalah lembaga kepemudaan yang sangat penting. Untuk itu perlu diadakan pembinaan, supaya ada kemajuan.

Di era transformasi digital ini, untuk itu benahi personal anggota karang taruna dengan KASH, Knowledge (Wawasan atau pengetahuan), Attitude , (Sikap dan Etika), Sklill ( keahlian dan kemampuan) akan lahir saat Habit atau membiasakan diri " Farid yang Master Hukum ini

Sementara Ridwan Muhibi Wakil ketua Komisi IV DPRD kabupaten Bogor yang meluangkan waktunya untuk hadir dalam Raker karang Taruna ini, Membangkitkan motivasi untuk kaula muda 

"Karang Taruna merupakan lembaga non partisan yang memilki tugas pokok bersama-sama pemerintah dan komponen masyarakat lainya. Kondisi sosial yang diharapkan Karang Taruna, harus mampu berfungsi sebagai perencana dan sekaligus sebagai pelaksana pembangunan desa,” jelas Ridwan

Turut hadir dalam Raker karang Taruna Pemuda Mulya desa Gunung Malang Ini, Ridwan Muhibi DPRD kaabupaten Bogor, Farid Ma'ruf Camat Tenjolaya, Abdul Kohar Kades Gunungmulya.

By: Kasdi Weno